|
Opini
|
|
Rabu, 21 Desember 2011 12:33 |
 Oleh : SUHENDAR
Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH)
Di setiap tahun anggaran dan merupakan salah satu kewajiban hukum Kepala Daerah adalah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hal ini dilakukan lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Momentum inilah yang kerap kali dinanti oleh para stakeholder—termasuk penggiat—untuk mengetahui derajat pengelolaan keuangan daerah yang dikelola Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan dan kekayaan daerah.
Pemeriksaan BPK sebagaimana tersebut diatas merupakan kewenangan yuridis meliputi tiga jenis, Pertama: Pemeriksaan Keuangan menghasilkan opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), wajar dengan pengecualian (qualified opinion), tidak wajar (adversed opinion) atau menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). Kedua: Pemeriksaan Kinerja menghasilkan temuan dan rekomendasi, dan Ketiga: Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan selain keuangan dan kinerja menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi.
|
|
Selengkapnya...
|
|
|
Selasa, 22 November 2011 17:04 |
|
 Oleh: Herman Fauzi
Ada yang terlupakan dari para calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Banten, yaitu penyiapan visi-misi lingkungan hidup. Entah karena tim suksesnya terburu-buru atau karena euphoria, atau semua calon itu berada dalam ketegangan yang sama, takut kalah dalam festival Pilkada yang akan digelar pada 22 Oktober mendatang. Saya kira visi lingkungan hidup ini penting sebagai harapan bersama, karena kita tidak hanya bertanggung jawab kepada Tuhan dan publik saja, tetapi juga pada lingkungan hidup.
Namun bisa jadi, melupakan visi lingkungan hidup itu adalah gejala umum pemimpin yang memandang lingkungan hidup kita baik-baik saja. Berarti kepekaan dan komitmen environment masih belum terbentuk. Padahal baik dan buruknya perilaku pemimpin dapat dilihat bagaimana memperlakukan lingkungan hidup. Sebab pembangunan yang menjadi instrumen kebijakan politik secara operasional berdampak pada perubahan lingkungan.
|
|
Selengkapnya...
|
|
Selasa, 22 November 2011 11:29 |
|
 Oleh Ali Rif'an
Dalam sebulan terakhir, berbagai hasil lembaga survei memanaskan situasi politik Tanah Air. Tiba-tiba bermunculan lembaga survei baru yang masih asing di masyarakat. Cukup mengejutkan karena untuk topik yang sama, data antarlembaga survei bukan saja berbeda, melainkan bertentangan satu sama lain.
Lihat saja survei calon presiden 2014. Survei oleh Jaringan Suara Indonesia (JSI), misalnya, menyebutkan Megawati Soekarnoputri unggul dengan dukungan 19,6%. Tapi dalam survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Megawati justru menjadi capres dengan dukungan terendah, yakni 0,3%, kandidat teratas ditempati Prabowo Subianto (28%), Mahfud M.D. (10,6%), dan Sri Mulyani (7,4%). Sementara Reform Institute menempatkan Aburizal Bakrie pada posisi tertinggi (13,58%) diikuti Prabowo Subianto (8,46%) dan Jusuf Kalla (7,06%).
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada survei 5-10 September 2011 lalu menyebutkan tentang menurunnya citra politisi muda. Politisi muda, seperti Anas Urbaningrum, Puan Maharani, dan Edhie Baskoro (Ibas), hanya meraih dukungan kurang dari 3%. Sementara politisi senior yang umurnya di atas 60 tahun, seperti Prabowo Subianto, Megawati, dan Aburizal, justru mendapat dukungan di atas 10%. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Jumat, 11 November 2011 11:20 |
|
Oleh Ali Rif‘an )* Bumi Papua memanas, setelah Kapolsek Mulia, Puncak Jaya, AKP Dominggus Oktavianus Awes tewas ditembak oleh kelompok separatis (Jurnal Nasional, 25/10). Dua hari kemudian, tepat pada Kongres Rakyat Papua III di Abepura, Jayapura, kericuhan terjadi lagi. Dalam peristiwa itu, beberapa peserta kongres juga dikabarkan tewas. Insiden ini benar-benar membuat kita “mengernyitkan dahi". Sebab, di tengah-tengah runcingnya persoalan kebangsaan--maraknya kasus korupsi, kriminalitas, tindakan anarkis, tawuran antarpelajar, dan runtuhnya etika para pejabat publik--, kita dihadapkan pada persoalan serius, yakni akan terurainya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Secara historis, benih-benih konflik di Papua sebenarnya sudah tersemai sejak tahun 1950-an, yakni ketika beberapa warga Papua membentuk organisasi perjuangan untuk mengusir rezim kolonialisme dari bumi Papua. Organisasi itu kemudian diberi nama OPM (Organisasi Papua Merdeka). Ketika itu, tanah Papua diperebutkan oleh negara-negara penjajah. Hingga akhirnya, terbentuklah Negara Papua yang diakui oleh Inggris dan negara-negara Commonwelth seperti: Australia dan New Zealand (Selandia Baru). |
|
Selengkapnya...
|
|
Kamis, 13 Oktober 2011 14:13 |
 Oleh : Suhendar )* Tak dapat dibantah, bahwa pajak dan retribusi dalam APBN maupun APBD merupakan sumber utama dan pondasi keuangan negara yang kemudian digunakan sebagai operational cost pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. Kenyataan demikian dalam prespektif pengelolaan perusahaan telah memposisikan masyarakat sebagai Komisaris Utama serta menempatkan Pemerintah--termasuk pemerintahan daerah sebagai pelaksana operasional dalam pengelolaan (manager). Selanjutnya, dalam prespektif sumber kekuasaan-- pemerintahan demokrasi seperti halnya Indonesia, akses informasi merupakan bentuk pengakuan terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan (vox populi vox dei). |
|
Selengkapnya...
|
|
|
|
|
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya > Akhir >>
|
|
halaman 1 of 3 |
|
