Runtuhnya spirit Pancasila memang terasa sekali pada era reformasi. Tentu kenyataan ini tak lepas dari cara kita bersikap dan berpikir. Dendam rakyat Indonesia terhadap politisasi besar-besaran rezim otoriter Soeharto berimplikasi pada ditinggalkannya Pancasila secara perlahan. Akibatnya, masyarakat sering menyingkirkan Pancasila sebagai dasar hidup, mulai dari kurikulum pendidikan hingga penyelesaian masalah mutakhir.
Padahal, Pancasila merupakan penjelmaan falsafah bangsa Indonesia yang paling realistis karena berpijak pada proses perjalanan sejarah pembentukan Nusantara itu sendiri. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang membujur di titik strategis persilangan antarbenua dan antarsamudera, dengan daya tarik kekayaan sumberdaya yang melimpah, Indonesia sejak lama menjadi titik temu penjelajahan bahari yang membawa pelbagai arus peradaban (halaman 3).

Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah keniscayaan dalam proses pembentuk bangsa Indonesia. Karena itu, sebagaimana dikatakan Bung Karno, Indonesia adalah taman sari peradaban dunia. Di taman sari inilah hidup berbagai macam suku bangsa dengan berbagai macam warna kulit, bahasa, dan keyakinan. Pancasila sebagai dasar bernegara telah menyimpan nilai-nilai ketuhanan, kesetaraan, toleransi, pluralisme, dan persatuan yang berakar pada sejarah pembentukan bangsa. Dus, Pancasila pun menjadi konsep ideal dan paling final untuk Indonesia.
Pancasila juga menjadi pagar untuk menyatukan segala bentuk perbedaan menuju satu tujuan Indonesia jaya. Pancasila kemudian menjadi denyut nadi bangsa Indonesia. Untuk itu, spirit dan ruh Pancasila harus terus menerus dibina dan dijaga eksistensinya. Pancasila menjadi “pengerem” dari tercerabutnya akar jadi diri bangsa oleh hegemoni budaya asing. Pancasila juga menjadi musuh dari pragmatisme dan oportunisme yang melanda dunia politik Indonesia yang semakin pekat dengan aroma uang dan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik.
Lihat saja sekarang, partai politik hanya menjadi kendaraan memperkaya diri dan mendapatkan jabatan. Sementara demokrasi sekadar menjadi tumbal melegalkan syahwat politik. Demokrasi kemudian ditempatkan pada aras prosedural dan kepentingan kelompok, sedangkan substansi dan ruh demokrasi diabaikan.

Situasi seperti inilah yang kemudian disorot oleh Yudi Latif dalam buku apiknya berjudul Negara Paripurna. Buku garapan alumnus doktor bidang sosiologi politik pada Australian National University ini merupakan hasil perenungan akan kegelisahannya melihat Indonesia belakangan. Sebab, pada konteks Pancasila, bangsa kita acapkali lupa. Padahal, melupakan Pancasila berarti melupakan semangat pluralisme, humanisne dan egaliterisme. Indonesia sendiri dibangun berdasarkan konsensus untuk persatuan dalam satu tujuan bersama, bukan berdasarkan tirani mayoritas yang mengabaikan minoritas.

Tentu landasan tersebut merupakan buah pikiran para funding father Indonesia yang telah dituangkan dalam pembukaan konstitus. Karena itu, jika sekarang muncul radikalisme yang mengatasnamakan agama, golongan ataupun esnis, entah bagaimana bentuknya, hal ini telah melenceng dari asas Pancasila. Justru yang harus diradikalisasi adalah Pancasila. Radikalisasi dalam arti ini adalah revolusi gagasan, demi membuat pancasila segar, efektif, dan memberi petunjuk bagaimana negara ini dapat dikelola dengan benar.

Proses radikalisasi Pancasila ini bisa dilakukan dengan jalan: mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara, mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu, mengusahakan Pancasila memiliki konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial, serta menjadikan Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal sekaligus menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara. Dengan begitu, Pancasila akan menjadi lebih operasional dalam kehidupan dan ketatanegaraan, sanggup memenuhi kebutuhan praktis dan pragmatis, dan bersifat fungsional.

Buku ini menarik sekali untuk dibaca. Dari sisi aktualitas, buku ini seolah menjawab ketegangan yang selalu terjadi dalam hubungan negara dan agama. Yudi Latif mampu menafsirkan pancasila secara kontekstual dan sarat dengan napas pluralisme dan inklusivisme. Ketuhanan Yang Maha Esa dia “reword” menjadi Ketuhanan yang Berkebudayaan. Pancasila pun terasa begitu hidup.

Lebih dari itu, nafas buku ini juga dilandaskan pada tiga bingkai: keindonesiaan, keislaman dan kemanusiaan. Tak pelak, jika pikiran-pikiran cendekiawan jebolan Pondok Pesantren Modern Gontor ini seperti perpaduan antara pikiran Soekarno dan Nurcholish Madjid. Yudi Latif menyusun buku babon ini selama bertahun-tahun sampai menggali dari naskah-naskah lama tentang negara dan pancasila, termasuk melakukan pencarian naskah sampai ke Leiden, Belanda. “Menulis buku Negara Paripurna sangat penting, bahkan melebihi menulis disertasi doktor,” katanya.

Karena itu, sebagaimana dikatakan Prof Dr Komaruddin Hidayat, buku ini bisa menjadi karya klasik yang selalu bisa jadi rujukan siapa pun yang ingin mengenal dan mendalami jati diri bangsa Indonesia. Bung Karno mengajarkan kita untuk tidak melupakan sejarah. Dalam konteks ini, bangsa Indonesia bisa belajar dengan bangsa Eropa yang menemukan akar sejarahnya pada perdebatan filsuf semasa Yunani Kuno, juga India melalui kerja besar “Rewriting India” pada akhir 1979 pascakolonialisme Inggris, dan Jepang dengan restorasi Meiji.

Peresensi adalah Kader Muda NU; Peserta Sekolah Demokrasi Tangerang Selatan Tahun 2011