17 BULAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN

Anggota DPRD mutlak harus menempatkan perlindungan hak dan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan politik. Secara prosedural, keputusan politik yang baik akan mengikuti prosedur hukum yang benar, di mana badan legislatif dan eksekutif, yang memiliki otoritas formal untuk membuat keputusan seluas mungkin, harus melibatkan masyarakat di dalam prosesnya. Jika masyarakat tidak dilibatkan maka akan memunculkan perlawanan publik terhadap kebija-kan yang dibuat, dan pada akhirnya kebijakan itu tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Pelibatan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai bentuk konsultasi publik dan penyediaan ruang yang memadai bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat yang berkepentingan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.